Penulis Topik: Apakah Indonesia adalah negara Kafir?  (Dibaca 59050 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

dajal007

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 3.017
  • Reputasi: 32
  • Jenis kelamin: Pria
  • di atas bumiNya lah kita semua berpijak
    • Lihat Profil
    • amgidarap kilab kitit
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #285 pada: Mei 08, 2012, 11:33:51 pm »
Kriteria negara Islam dari saya : KHALIFAH, SYARIAH, HANKAM.
ada tambahannya ga tuh untuk tiap kriteria?
misalnya:
* orang disebut khalifah jika...
* syariah adalah...
* HAnkam yang diterapkan harus...

Sekarang kriteria negara Islam menurut kamu apa ?
saya mah ikutan ajah sama kriteria yang udah ada
* dipimpin oleh khalifah. dalam bahasa indonesia berarti
Kutip
(1)wakil (pengganti) Nabi Muhammad saw. setelah Nabi wafat (dl urusan negara dan agama) yg melaksanakan syariat (hukum) Islam dl kehidupan negara;
(2) (gelar) kepala agama dan raja di negara Islam;
(3) penguasa; pengelola: manusia diciptakan Allah sbg -- di muka bumi

Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/khalifah
kecuali ada definis lain tentang khalifah, berarti indonesia sudah dipimpin oleh khalifah

* diterapkan syariah. dalam bahasa indonesia berarti
Kutip
[n Isl] hukum agama yg menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dng Allah Swt., hubungan manusia dng manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis: Alquran adalah sumber pertama dr -- Islam

Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/syariat
kecuali ada definisi lain tentang syariah, berarti indonesia sudah menerapkan syariah, karena salah satu dasar hukum di indonesia adalah al-quran dan hadist (meskipun tidak ada bukti formalnya)

* HAnkam dikontrol oleh tentara khalifah
berdasarkan pasal 30 UUD 1945 amandemen ke 4, salah satu unsur yang menjaga pertahanan dan keamanan negara adalah TNI dan polri yang berada di bawah komando kepala negara. kepala negara bisa disebut khalifah. jadi indonesia memiliki hankam yang dikontrol oleh khalifah

arif budiman

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 5.392
  • Reputasi: 71
  • Jenis kelamin: Pria
  • My little angels
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #286 pada: Mei 09, 2012, 12:17:30 pm »
@dajal007
like it  :great:

Fauzi5994559

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 753
  • Reputasi: 0
  • One God, One Guider, but Why not One Leader ?
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #287 pada: Mei 09, 2012, 03:55:11 pm »
Negara Islam: Fakta Normatif Dan Empiris
Oleh: Hafidz Abdurrahman

Ada sebagian intelektual yang menyatakan, bahwa Alquran dan Sunnah tidak pernah mewajibkan untuk mendirikan Negara Islam. Bahkan, ada yang menyatakan, bahwa Alquran dan Sunnah juga tidak pernah menyebut Negara Islam.

Pernyataan seperti ini bisa terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, karena merasa tertuduh, terutama ketika Negara Islam telah menjadi monster yang menakutkan, sehingga takut. . Kedua, karena tidak tahu atau tidak menemukan, bahwa Negara Islam tersebut memang ada di dalam Alquran dan Sunnah.

Tentu, baik karena kemungkinan yang pertama maupun kedua, sama-sama tidak mewakili Islam. Bahkan, pandangan yang muncul dari keduanya sama-sama tidak mempunyai nilai apapun dalam ajaran Islam. Apalagi, masalah negara ini merupakan masalah ma’lum[un] min ad-din bi ad-dharurah (perkara agama yang sudah diyakini/diketahui kepentingannya). Karena itu, adanya negara ini hukumnya wajib. Kewajibannya pun telah disepakati oleh para ulama, baik Ahlussunnah, Syi’ah, Khawarij maupun Muktazilah (Lihat, al-Asy’ari, Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilafi al-Mushallin, Juz II/149).

Imam an-Nawawi, dalam kitabnya, Raudhatu at-Thalibin wa ‘Umdatu al-Muftin menyatakan, bahwa mendirikan imamah hukumnya Fardhu Kifayah. Jika hanya ada satu orang (yang layak), maka dia wajib diangkat. Jika tidak ada yang mengajukannya, maka imamah itu wajib diusahakan (Lihat, an-Nawawi, Raudhatu at-Thalibin wa ‘Umdatu al-Muftin, Juz VIII/369). Imamah yang dimaksud oleh Imam an-Nawawi di sini tak lain adalah Khilafah, atau Negara Islam.

Karena itu, tidak ada perbedaan di kalangan ulama, bahwa Nabi Muhammad, selain sebagai Nabi dan Rasul, baginda SAW adalah kepala negara. Ini dibuktikan dengan firman Allah SWT yang menitahkan, bahwa tugas Nabi dan Rasul hanya tabligh (menyampaikan risalah): “Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (Q.s. an-Nur [24]: 54)

Tetapi, faktanya banyak nash Alquran memeritahkan kepada Baginda SAW untuk memotong tangan pencuri (QS al-Maidah [05]: 38), mencambuk pezina (QS an-Nur [24]: 3), memerintah berdasarkan hukum Allah (QS al-Maidah [05]: 49), memerangi kaum Kafir (QS at-Taubah [09]: 36), menumpas perusuh (QS al-Maidah [05]: 33). Sedangkan tugas-tugas di atas adalah tugas yang lazimnya dijalankan oleh kepala negara.

Dari dua kategori nash di atas, yaitu nash yang menyatakan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain hanya diberi tugas untuk tabligh, tetapi nash-nash lain memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan tugas-tugas negara, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya Nabi dan Rasul, tetapi juga kepala negara. Ini berbeda dengan Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Nuh -‘alaihim as-salam, yang hanya diberi tugas untuk tabligh. Ini kemudian dipertegas oleh Nabi sendiri: “Dahulu Bani Israil diurus oleh para Nabi. Ketika seorang Nabi telah wafat, maka digantikan oleh Nabi yang lain. Bahwa, tidak akan ada seorang Nabi pun setelahku, dan akan ada para khalifah. Jumlah mereka pun banyak.” (HR Bukhari)

Sabda Nabi yang menyatakan, Wa innahu la nabiyya ba’di, wa sayakunu khulafa’ fa yaktsurun (Bahwa, tidak akan ada seorang Nabi pun setelahku, dan akan ada para khalifah. Jumlah mereka pun banyak) membuktikan, bahwa posisi Baginda SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir tidak tergantikan. Tetapi, posisi Baginda yang lain, yaitu kepala negara yang bisa digantikan. Dan pengganti Baginda SAW adalah Khalifah, yang memerintah secara berkesinambungan, sehingga jumlahnya banyak.

Semuanya ini membuktikan, bahwa ajaran tentang negara jelas dinyatakan dalam nash, khususnya Sunnah, dengan istilah Khilafah (HR Ahmad dari Nu’man bin Basyir), dan pemangkunya disebut Khalifah (HR Bukhari dari Abu Hurairah). Karena itu, istilah Khilafah dan Khalifah adalah istilah syariah, yang digunakan oleh nash syariah, sebagaimana Shalat, Zakat, Jihad dan Haji, untuk menyebut negara dengan konteks dan konotasi yang khas. Konteks dan konotasi Khilafah itu tak lain adalah negara kaum Muslim di seluruh dunia yang dibangun berdasarkan akidah Islam, untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Negara kesatuan, bukan federasi maupun persemakmuran; bukan monarki, baik absolut maupun parlementer;  bukan pula republik, baik presidensiil maupun parlementer; bukan pula demokrasi, teokrasi, autokrasi maupun diktator. Itulah Khilafah Rasyidah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.

Tentang penggunaan istilah Negara Islam (ad-Daulah al-Islamiyyah), memang tidak pernah digunakan oleh Alquran dan Sunnah. Karena istilah Daulah adalah istilah baru, yang diambil dari khazanah di luar Islam. Awalnya istilah ini digunakan oleh para filosof Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Sementara umat Islam baru berinteraksi dengan filsafat Yunani, ketika mereka menaklukkan Mesir dan Syam pada zaman Umar bin al-Khatthab. Namun, istilah Daulah saat itu juga belum digunakan. Baru setelah buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman Khilafah Abbasiyah, mulailah istilah tersebut dikenal oleh kaum Muslim. Kata Daulah digunakan untuk menerjemahkan kata State, yang digunakan oleh Plato maupun Aristoteles dalam buku mereka.

Namun, karena istilah Daulah ini bisa misunderstanding, maka para ulama kaum Muslim ketika menggunakannya untuk menyebut Khilafah, mereka pun menggunakan kata Daulah dengan tambahan sifat Islamiyyah di belakangnya, sehingga mulailah kata ad-Daulah al-Islamiyyah digunakan untuk menyebut Khilafah. Ini bisa dilacak pada tulisan Ibn Qutaibah ad-Dainuri (w. 276 H), dalam kitabnya, al-Imamah wa as-Siyasah, yang ditulis pada pertengahan abad ke-3 Hijriyah. Boleh dikatakan, Ibn Qutaibahlah ulama yang pertama kali menggunakan istilah tersebut sebagai padanan dari istilah Khilafah.

Setelah itu, diikuti oleh Yaqut al-Hamawi (w. 626 H) dalam Mu’jam al-Buldan, Ibn Taimiyyah (w. 726 H) dalam Majmu’ al-Fatawa, Ibn Katsir (w. 774 H) dalam al-Bidayah wa an-Nihayah, dan Ibn Khaldun (w. 808 H) dalam Muqaddimah dan Tarikh Ibn Khaldun. Inilah fakta normatif eksistensi Negara Islam atau Khilafah dalam khazanah klasik. Selain fakta normatif, juga ada fakta empiris yang telah membuktikan eksistensinya, baik dalam bentuk perundang-undangan yang pernah diterapkan pada zamannya, maupun peninggalan fisik yang hingga kini masih berdiri kokoh di negeri-negeri kaum Muslim.

Maka, sangat memalukan jika ada intelektual atau ulama yang menyatakan, bahwa Alquran dan Sunnah tidak pernah mengajarkan tentang Negara Islam. Pernyataan yang sebenarnya tidak akan mengurangi sedikit pun kelengkapan dan keagungan ajaran Islam. Sebaliknya, justru meruntuhkan kredibilitas mereka sebagai intelektual atau ulama. Wajar, jika karena alasan yang sama, Hai’ah Kibar Ulama’ al-Azhar di masa lalu telah mencabut seluruh gelar dan ijazah yang telah diberikan kepada Ali bin Abd ar-Raziq. Wallahu a’lam.

http://hizbut-tahrir.or.id/2011/05/25/negara-islam-fakta-normatif-dan-empiris/

Fauzi5994559

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 753
  • Reputasi: 0
  • One God, One Guider, but Why not One Leader ?
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #288 pada: Mei 09, 2012, 04:07:02 pm »
Kriteria negara Islam dari saya : KHALIFAH, SYARIAH, HANKAM.
ada tambahannya ga tuh untuk tiap kriteria?
misalnya:
* orang disebut khalifah jika...
* syariah adalah...
* HAnkam yang diterapkan harus...



Mengapa Khilafah Belum Tegak?
Oleh: Hafidz Abdurrahman

Prasyarat Negara Khilafah

قال العلامة الشيخ عبد القديم زلوم عن الأقطار التي تنعقد بها الخلافة أن تتوفر فيها الشروط الأربعة:

أحدها:    أن يكون سلطان ذلك القطر سلطانا ذاتيا، يستند إلى المسلمين
وحدهم، لا إلى دولة كافرة، أو نفوذ كافر؛

ثانيها:    أن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر بأمان الإسلام، لا  بأمان
الكفر، أي أن تكون حمايته من الداخل والخارج  حماية إسلام من
قوة المسلمين، باعتبارها قوة إسلامية  بحتة؛

ثالثها:    أن يبدأ حالا بمباشرة تطبيق الإسلام كاملا تطبيقا إنقلابيا شاملا،
وأن يكون متلبسا بحمل الدعوة الإسلامية؛

رابعها:    أن يكون الخليفة المبايع مستكملا شروط انعقاد الخلافة، وإن لم يكن
مستوفيا شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الإنعقاد؛

Al-’Allamah Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum menyatakan tentang wilayah yang berhasil menegakkan Khilafah harus memenuhi 4 syarat: Pertama, kekuasaan wilayah tersebut bersifat independen, hanya bersandar kepada kaum Muslim, bukan kepada negara Kafir, atau di bawah cengkraman kaum Kafir. Kedua, keamanan kaum Muslim di wilayah itu di tangan Islam, bukan keamanan Kufur, dimana perlindungan terhadap ancaman dari dalam maupun luar, merupakan perlindungan Islam bersumber dari kekuatan kaum Muslim sebagai kekuatan Islam murni. Ketiga, memulai seketika dengan menerapkan Islam secara total, revolusioner dan menyeluruh, serta siap mengemban dakwah Islam..

Keempat, Khalifah yang dibai’at harus memenuhi syarat pengangkatan Khilafah (Muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil dan mampu), sekalipun belum memenuhi syarat keutamaan. Sebab, yang menjadi patokan adalah syarat in’iqad (pengangkatan).  (al-’Allamah Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum, Nidzam al-Hukmi fi al-Islam, 59-60)

Khilafah Masalah Nashrullah

Kapan, di mana, dan kepada siapa Nashrullah diberikan adalah otoritas Allah SWT..
Nashrullah diberikan oleh Allah, setelah kita menolong-Nya, dengan mengupayakan hukum sebab akibat:
قال تعالى: ﴿إِن تَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾، وفسر الرازي فجعل نصرنا لـه مقدماً على نصره لنا.

Allah berfirman: “Jika kalian menolong Allah, maka Dia pasti akan menolong kalian.” (Q.s. Muhammad: 7). Ar-Razi menafsirkan, “Dia menjadikan pertolongan kita kepada-Nya harus diberikan lebih dulu agar Dia memberikan pertolongan-Nya kepada kita.

وأضاف الرازي قائلا: (والجواب: أنه لا امتناع في أن يصدر عن الحق فعل، فيصير ذلك سبباً لصدور فعل عنا، ثم الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب، فإن أسباب الحوادث ومسبباتها متسلسلة على ترتيب عجيب يعجز عن إدراك كيفيته أكثر العقول البشرية)

Ar-Razi menambahkan, “Jawabannya, bahwa tidak ada larangan jika perbuatan itu lahir dari al-Haq (Allah), sehingga itu menjadi alasan mengapa kita harus melakukan perbuatan. Lalu, perbuatan kita diselaraskan dengan perbuatan lain yang datang dari Allah, karena sebab-sebab berbagai peristiwa dan akibatnya selalu terkait dengan urutan yang menakjubkan, yang tidak mampu dijangkau kaifiyahnya oleh akal manusia.” (ar-Razi, Tafsir ar-Razi, Juz XXXII, hal. 349)

Hukum Sebab-Akibat
Agar Prasyarat itu Terwujud?

Umat yang terdidik (al-ummah al-mutatsaqqafah) hingga mempunyai kesadaran umum tentang Islam, dan kesadaran politik.
Kesadaran umum tentang Islam (al-wa’yu al-’am ‘an al-Islam): Umat paham sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem pendidikan Islam, sistem sanksi hukum, politik luar negeri, dsb.
Kesadaran politik (al-wa’yu as-siyasi): Umat paham kondisi, konstalasi dan peta dunia dari perspektif Islam.
Siapa yang Harus Menyiapkan?

Partai politik ideologis (hizbun siyasi mabda’i);
Partai yang mempunyai master plan (rancangan induk perubahan), atau at-tsaqafah al-mutabannat (konsep yang diadopsi dan diperjuangkan) yang menjadi fikrah-nya: Sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem pendidikan Islam, sistem sanksi, politik luar negeri, dsb.
Partai yang mempunyai road map (peta jalan), atau thariqah. Thariqah-nya juga harus sahih.
Bagaimana Caranya?

Satu-satunya metode yang sahih untuk mendapatkan kekuasaan dan mendirikan Khilafah adalah thalab an-nushrah.
Metode thalab an-nushrah dijelaskan oleh al-’Allamah Syaikh Muhammad Khair Haikal:
Thalab an-nushrah dilakukan setelah meningkatnya penganiayaan;
Rasul menawarkan sendiri kepada para pemuka kabilah;
Thalab an-nushrah hanya dilakukan kepada pemuka kabilah, serta pihak-pihak yang mempunyai posisi dan kedudukan;
Meyakini dakwah menjadi syarat bagi orang yang bisa diterima nushrah-nya.
Thalab an-nushrah untuk dua kepentingan: Pertama, melindungi penyampaian dakwah; Kedua, menerima tampuk kekuasaan dan pemerintahan.
Menolak jaminan apapun kepada kekuatan yang siap memberikan nushrah, misalnya memberikan kekuasaan dan pemerintahan kepada tokohnya sebagai kompensasi.
Orang yang memberikan nushrah disyaratkan harus mampu menghadapi musuh dakwah, ketika negara berdiri.
Orang yang memberikan nushrah disyaratkan negerinya tidak terikat dengan perjanjian internasional yang tidak bisa dilepaskan, sesuatu yang nota bene bertentangan dengan dakwah..
(al-’Allamah Syaikh Muhammad Khair Haikal, al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah as-Syar’iyyah, Juz I, hal. 406-413)

Kapan Khilafah Berdiri?

Ketika umat yang mempunyai kekuasaan telah mempunyai kesadaran umum tentang Islam, dan kesadaran politik yang benar;
Kekuatan mereka dipimpin oleh partai politik ideologis yang menjadi lisan al-umah;
Kekuatan yang dipimpin oleh partai ideologis tersebut dikonsolidasikan dengan kekuatan ahl an-nushrah.
Saat itulah, Khilafah dengan izin Allah akan berdiri.

Download file powerpoint: mengapa-khilafah-belum-tegak.pptx

http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/14/mengapa-khilafah-belum-tegak/

Fauzi5994559

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 753
  • Reputasi: 0
  • One God, One Guider, but Why not One Leader ?
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #289 pada: Mei 09, 2012, 04:36:03 pm »
Metode Pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Khalifah

Dalam setiap sistem pemerintahan, terdapat metode dan mekanisme dalam suksesi kepemimpinan. Metode tersebut erat kaitannya dengan konsep kedaulatan (al-siyâdah) dan kekuasaan (al-sulthân). Kedaulatan berkaitan dengan otoritas pembuat hukum yang harus ditaati seluruh warga negara. Sedangkan kekuasaan berkenaan dengan pihak yang menjadi pelaksana dan penegak hukum.

Dalam sistem kerajaan misalnya, raja menjadi pemegang kedaulatan dan kekuasaan sekaligus. Dialah yang memiliki otoritas sebagai pembuat hukum sekaligus penentu siapa yang menjadi penggantinya. Dalam hal ini, raja mengangkat ‘putra mahkota’, yang biasanya berasal dari keturunannya.

Sedangkan dalam sistem republik pemegang kedaulatan dan kekuasaan adalah rakyat. Konsekuensinya, semua hukum dan undang-undang menjadi otoritas parlemen yang dianggap menjadi representasi rakyat. Rakyat pula yang berhak memilih presiden atau kepala negaranya. Pemilihan itu bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat, bisa juga oleh parlemen.

Lalu, bagaimana mekanisme suksesi dalam sistem khilafah?
Umat Sebagai Pemegang Kekuasaan

Dalam sistem khilafah, antara kedaulatan (al-siyâdah) dan kekuasaan (al-sulthân) dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khilafah Islamiyyah ada di tangan syara’. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum (al-hákim) dan syariat (al-musyarri’), baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun uqûbût (sanksi-sanksi). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun. Justru manusia, apa pun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai mukallaf (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah Swt (lihat QS al-Nisa’: 59-65, 105, 115; al-Maidah: 44-50).

Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara’ itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara’. Kepala negara tersebut harus memenuhi syarat sah (syurûth al-in’iqâd) harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kekhilafahan.

Bahwa kekuasaan ada di tangan umat dipahami dari ketentuan syara’ tentang baiat. Dalam ketentuan syara’, seorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui bai’at. Berdasarkan nash-nash hadits, baiat merupakan satu-satunya metode yang ditentukan oleh syara’ dalam pengangkatan khalifah.

Hadits-hadits yang berkenaan dengan bai’at menunjukkan bahwa bai’at itu diberikan oleh kaum Muslim kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslimin. Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا
Kami membai’at Rasulullah saw untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi atau pun kami benci, dan benar-benar kami dahululukan (HR Muslim).

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah ra, ia berkata:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

Saya membaiat Rasulullah saw untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada seluruh muslim (HR al-Bukhari).

Berdasarkan hadits-hadits tersebut seorang khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata dari umat melalui bai’at. Bahkan Rasulullah saw, meskipun beliau berkedudukan sebagai rasul, tetap saja mengambil baiat dari umat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Demikian juga yang dipraktikkan oleh al-khulafâ’ al-râsyidûn. Mereka semua menjadi khalifah setelah mendapatkan baiat dari umat.

Ketentuan baiat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi khalifah. Dalam akad baiat tersebut, kekuasaan yang dimiliki umat itu diserahkan kepada khalifah untuk mengatur urusan rakyat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini, khalifah merupakan wakil umat untuk menjalankan hukum Islam (kedaulatan syara’) dalam kehidupan bernegara, bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana sistem sekular-demokrasi.

Sebagai pemimpin yang telah dibaiat oleh umat, mereka memiliki kekuasaan yang wajib ditaati. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan wajibnya ketaatan kepada khalifah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra, bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah saw bersabda:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ
Siapa saja yang telah membai’at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu (HR Muslim dan Abu Daud).

Juga dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Sebab, tiada seorang pun keluar (memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian mati dalam keadaan demikian, maka dia mati seperti mati jahiliyyah (HR al-Bukhari).

Jelaslah bahwa dalam kaidah sistem pemerintahan Islam, kekuasaan ada di tangan syara’.

Metode Pengangkatan Khalifah

Selain menetapkan umat sebagai pemilik kekuasaan, syara’ juga menetapkan metode pengangkatan khalifah. Metode tersebut adalah dengan bai’at. Kesimpulan ini didasarkan pada baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw dan perintah beliau kepada kita untuk membaiat seorang khalifah. Baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw bukanlah baiat atas kenabian, tetapi baiat atas pemerintahan. Masalah baiat ini juga tercantum dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka (QS al-Mumtahanah [60]: 12).

Imam al-Bukhari meriwayatkan Hadits dari Ubadah bin al-Shamit yang mengatakan:


بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

Kami telah membaiat Rasulullah saw agar mendengar dan menaatinya, baik dalam keadaan senang maupun yang tidak disenangi; dan agar kami tidak mengambil kekuasaan dari orang yang berhak; dan agar kami mengerjakan atau mengatakan yang haqq di mana saja kami berasa, tidak takut kepada Allah kepada celaan orang yang suka mencela (HR al-Bukhari).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra, bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah saw bersabda:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ
Siapa saja yang telah membai’at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu (HR Muslim dan Abu Daud).

Dalam hadits lain, Rasulullah saw juga bersabda:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

Dahulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, digantikan oleh nabi berikutnya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Tetapi nanti akan ada banyak khalifah. Para Sahabat bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah baiat yang pertaama, dan yang pertama saja. Berikanlah hak mereka, sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap urusan yang dibebeankan kepada mereka” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dengan alafadz al-Bukhari).

Juga Hadits yang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa’id al Khudri dari Rasulullah saw yang bersabda:

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

Apabila dibai’at dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya” (HR Muslim).

Nash-nash al-Quran dan al-Sunnah tersebut menunjukkan bahwa baiat merupakan satu-satunya metode pengangkatan khilafah. Para sahabat telah memahami perkara tersebut. Bahkan mereka telah mempraktikkannya dalam pengangkatan al-khulafâ’ al-râsyidûn.

Prosedur Praktis Pengangkatan dan Pembaitan Khalifah

Prosedur dpraktis pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dlam bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam al-khulafâ’ al-râsyidûn. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallah ‘anhum. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu. Padahal, tatacara itu termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum Muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam.

Pengangkatan Abu Bakar ra sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa’idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa’ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin al-Khaththab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin al-Khaththab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja. Bukan yang lain. Dari hasil musyawarah itu, dibaiatlah Abu Bakar. Pada hari kedua kaum Muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar. Dengan demikian, baiat di Saqifah adalah bai’at in’iqãd yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. Sementara baiat pada hari kedua merupakan baiat taat.

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan mengantarkannya pada kematian dan pasukan Muslim sedang berada medan perang melawan negara besar (Persia dan Romawi), beliau memanggil kaum Muslim untuk meminta pendapat mereka mengenai siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggalnya. Proses pengumpulan pendapat itu berlangsung selama tiga bulan. Setelah Abu Bakar telah selesai meminta pendapat kaum Muslim, beliau pun mengetahui pendapat mayoritas yang menghendaki Umar sebagai penggantinya. Maka Abu Bakar menunjuk Umar untuk menjadi khaifah sesudahnya. Penunjukan atau pencalonan itu bukanlah merupakan akad pengangkatan Umar sebagai khalifah. Sebab, sesudah wafatnya Abu Bakar, kaum Muslim datang ke masjid dan tetap membaiat Umar untuk memangku jabatan kekhilafahan. Artinya, dengan baiat inilah Umar sah menjadi kaum Muslim. Bukan dengan proses pengumpulan pendapat kaum Muslim. Juga bukan dengan proses penunjukan oleh Abu Bakar. Seandainya pencalonan oleh Abu Bakar merupakan akad kehilafahan kepada Umar, tentu tidak diperlukan baiat kaum Muslim. Apalagi terdapat nash-nash yang telah disebutkan sebelumnya yang menunjukkan secara jelas bahwa seseorang tidak akan menjadi khalifah kecuali melalui baiat kaum Muslim.

Ketika Umar tertikam, kaum Muslim meminta beliau menunjuk penggantinya. Akan tetapi, Umar menolaknya. Karena terus didesak, Umar pun menunjuk enam orang yang bermusyawarah mengenai khalifah penggantinya. Keenam orang itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin ‘Affan, Abdurrahman bin ‘Auf, Thalhab bin Ubaidillah, Zubair bin al-Awwam, dan Saad bi Abi Waqash. Beliau juga menunjuk Suhaib untuk mengimami masyarakat dan memimpin enam orang yang telah dicalonkan itu hingga terpilih seorang khalifah dari mereka. Mereka diberikan jangka waktu tiga hari untuk membuat keputusan. Beliau berkata kepada Suhaib, “Jika lima orang telah bersepakat, dan meridhai seseorang (untuk menjadi khalifah), sementara satu orang yang lain menolaknya, maka penggallah leher orang itu dengan pedang.” Kemudian Umar menunjuk Abu Thalhah al-Anshari bersama lima puluh orang lainnya untuk mengawal mereka. Beliau memilih Miqdad untuk memilih tempat bagi para calon itu untuk mengadakan pertemuan.

Setelah Umar wafat dan setelah para calon berkumpul Abdurrahman bin ‘Auf berkata, “Siapakah di antara kalian yang mau mengundurkan diri dan bersedia menyerahkan urusannya untuk dipimpin oleh orang yang terbaik di antara kalian?” Semua diam. Lalu Abdurrahman bin ‘Auf berkata, “Aku mengundurkan diri.”

Abdurrahman mulai meminta pend pat mereka satu-persatu. Ia menanyai mereka, seandainya perkara itu diserahkan kepada masing-masing, siapa di antara mereka yang lebih berhak. Akhirnya jawabannya terbatas pada dua orang: Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin ‘Affan. Setelah itu, Abdurrahman mulai merujuk pendapat kaum Muslim dan menanyai siapa di antara kedua orang itu (Ali dan Utsman) yang mereka kehendaki. Ia menanyai baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka menggali pendapat masyarakat. Abdurrahman melakukannya bukan hanya siang hari, tetapi juga malam hari.

Imam al-Bukhari mengeluarkan riwayat dari jalan al-Miswar bin Mukhrimah yang berkata, “Abdurrahman mengetuk pintu rumahku pada tengah malam, ia mengetuk pintu hingga aku terbangun. Ia berkata,”Aku melihat engkau banyak tidur. Demi Allah, janganlah kalian banyak tidur mengabiskan tiga hari ini –yakni tiga malam—dengan banyak tidur.” Ketika orang-orang melaksanakan subuh, maka sempurnalah pembaitan Utsman. Dengan baiat kaum Mukmin itulah Utsman menjadi khalifah. Bukan dengan penetapan Umar kepada enam orang tersebut.

Sesudah Utsman bin ‘Affan terbunuh, mayoritas kaum Muslim di Madinah dan Kufah membaiat Ali bin Abi Thalib. Dengan baiat kaum Muslim itu pula Ali menjadi khalifah.

Bertolak dari tatacara pembaiatan al-khulafâ’ al-râsyidûn para sahabat itu, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dicalonkan itu diumumkan kepada masyarakat. Di samping itu, syarat in’iqãd terpenuhi pada masing-masing calon. Kemudian di ambilalih pendapat Ahli Halli wa al-aqdi di antara kaum Muslim, yaitu yang merepresentasikan umat. Mereka merepresentasikan umat ini telah dikenal luas pada masa al-khulafâ’ al-râsyidûn. Siapa saja yang dikehendaki sahabat atau mayoritas para sahabat untuk dibaiat dengan in’iqãd, yang dengan itu ia menjadi khalifah, maka kaum Muslim wajib membaiat mereka dengan baiat taat. Demikianlah proses terwujudnya khilafah yang menjadi wakil umatdalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.

Inilah yang dapat dipahami dari apa yang terjadi pada proses pembaiatan al-khulafa’ al-rasyidun –semoga Allah meridhai mereka. Selain itu, ada dua perkara lain yang dapat dipahami pencalonan Umar kepada enam orang dan dari prosedur pembaiatan Utsman. Dua perkara itu adalah: (1) adanya amir atau pemimpin sementara selama masa penngangkatan khalifah yang baru, dan (2) pembatasan calon sebanyak enam orang sebagai batasan maksimal.

Masa Kepemimpinan Khalifah

Dalam sistem khilafah, jabatan khalifah tidak memiliki periode tertentu atau dibatasi dengan waktu tertentu sebagaimana dalam sistem republik. Selama khalifah tidak kehilangan syarat in’iqãd, berpegang teguh kepada syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, maka ia tetap sah menjadi khalifah. Hal ini didasarkan peda riwayat Imam al-Bukhari dari Anas bin Malik, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

Dengar dan taatlah pemimpin kalian sekalipun yang memimpin adalah seorang budak hitam yang kepalanya seperti dipenuhi bisul (HR al-Bukhari).

Dari Nafi’ bin Abdullah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Mendengar dan taat kepada seorang (pemimpin) muslim wajib dalam hal yang disulai atau dibenci selama tidak diperintahkan maksiat. Apabila diperintahkan maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat (HR al-Bukhari).

Di samping itu, al-khulafâ’ al-râsyidûn`masing-masing telah dibaiat secara mutlak sebagaimana yang terdapat dalam sejumlah hadits. Kekhilafahan mereka tidak dibatasi dengan masa tertentu. Masing-masing dari al-khulafâ’ al-râsyidûn memimpin sejak dibaiat sampai wafat. Dengan demikian, ini merupakan ijma’ sahabat yang menunjukkan bahwa kekhilafahan tidak mempunyai masa tertentu, tetapi bersifat mutlak.

Pemberhentian Khalifah

. ....DST.

 http://hizbut-tahrir.or.id/2009/06/30/metode-pemilihan-penetapan-dan-pemberhentian-khalifah/

acetaminophen

  • Sr. Member
  • ****
  • Tulisan: 341
  • Reputasi: 5
  • Jenis kelamin: Wanita
  • let's smile together
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #290 pada: Mei 12, 2012, 08:58:07 am »
waah... panjangnya...  #:-S #:-S
coba dibold aja deh yg penting2 biar enak mencernanya...

arif budiman

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 5.392
  • Reputasi: 71
  • Jenis kelamin: Pria
  • My little angels
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #291 pada: Mei 21, 2012, 04:39:25 pm »

nyuplik dari tulisan2 yang panjang2 di atas, sy coba tarik kesimpulan kenapa Indonesia masuk negara kafir versi HTI
alasannya adalah sbb:

* orang disebut khalifah jika...
khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata dari umat melalui bai’at. Bahkan Rasulullah saw, meskipun beliau berkedudukan sebagai rasul, tetap saja mengambil baiat dari umat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Demikian juga yang dipraktikkan oleh al-khulafâ’ al-râsyidûn. Mereka semua menjadi khalifah setelah mendapatkan baiat dari umat.
kesimpulan:  berhubung 200juta lebih rakyat Indonesia masih belum ngerti metode dan teknis baiat khalifah, jadi sampe sekarang masih belum ada khalifah di Indonesia

* syariah adalah...
diantaranya memotong tangan pencuri (QS al-Maidah [05]: 38), mencambuk pezina (QS an-Nur [24]: 3), memerintah berdasarkan hukum Allah (QS al-Maidah [05]: 49), memerangi kaum Kafir (QS at-Taubah [09]: 36), menumpas perusuh (QS al-Maidah [05]: 33)
kesimpulan: makanya Indonesia yang belum menerapkan itu ga termasuk negara Islam

* HAnkam yang diterapkan harus...
keamanan kaum Muslim di wilayah itu di tangan Islam, bukan keamanan Kufur, dimana perlindungan terhadap ancaman dari dalam maupun luar, merupakan perlindungan Islam bersumber dari kekuatan kaum Muslim sebagai kekuatan Islam murni..
kesimpulan: berhubung kaum muslim di Indonesia belum punya kekuatan militer yang memadai, masih cupu kalo harus ngelawan negara adidaya, jadi dianggap bukan negara Islam

kalo ada pertanyaan, langsung diajukan ke ybs aja ya ^^

acetaminophen

  • Sr. Member
  • ****
  • Tulisan: 341
  • Reputasi: 5
  • Jenis kelamin: Wanita
  • let's smile together
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #292 pada: Mei 24, 2012, 10:58:12 pm »
saya nanya ke ybs (pak fauzi)..
berhubung HTI -menurut saya- menganggap Indonesia adalah negara kafir, apa upaya konkrit HTI mengubah Indonesia menjadi negara Islam??
ataukah HTI hanya pasrah begitu saja dan tetap enjoy dgn Indonesia yg seperti ini...

sai

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 5.929
  • Reputasi: 68
  • Jenis kelamin: Pria
  • matahari pertama
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #293 pada: Juni 25, 2012, 05:03:11 pm »

Fauzi5994559

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 753
  • Reputasi: 0
  • One God, One Guider, but Why not One Leader ?
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #294 pada: Juli 30, 2012, 04:39:05 pm »
saya nanya ke ybs (pak fauzi)..
berhubung HTI -menurut saya- menganggap Indonesia adalah negara kafir, apa upaya konkrit HTI mengubah Indonesia menjadi negara Islam??
ataukah HTI hanya pasrah begitu saja dan tetap enjoy dgn Indonesia yg seperti ini...

membangkitkan kaum muslimin dengan membangun kesadaran pemikiran Islam.

Fauzi5994559

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 753
  • Reputasi: 0
  • One God, One Guider, but Why not One Leader ?
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #295 pada: Juli 30, 2012, 04:45:11 pm »
saya nanya ke ybs (pak fauzi)..
berhubung HTI -menurut saya- menganggap Indonesia adalah negara kafir, apa upaya konkrit HTI mengubah Indonesia menjadi negara Islam??
ataukah HTI hanya pasrah begitu saja dan tetap enjoy dgn Indonesia yg seperti ini...

membangkitkan kaum muslimin dengan membangun kesadaran pemikiran Islam.

yaitu : menjadikan aqidah nya sebagai qiyadah fikriyahnya.

naruse07

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 623
  • Reputasi: 9
  • Jenis kelamin: Pria
  • Life is simple, but sometimes we make it confused.
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #296 pada: Juli 31, 2012, 12:53:33 pm »
basi :-j

Fauzi5994559

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 753
  • Reputasi: 0
  • One God, One Guider, but Why not One Leader ?
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #297 pada: Agustus 01, 2012, 02:13:57 pm »
itulah beda nya.

Fauzi5994559

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 753
  • Reputasi: 0
  • One God, One Guider, but Why not One Leader ?
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #298 pada: Agustus 08, 2012, 01:09:02 pm »

Fauzi5994559

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 753
  • Reputasi: 0
  • One God, One Guider, but Why not One Leader ?
    • Lihat Profil
Re:Apakah Indonesia adalah negara Kafir?
« Jawab #299 pada: Agustus 08, 2012, 03:28:18 pm »