Penulis Topik: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?  (Dibaca 12524 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

bukan_malaikat

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 885
  • Reputasi: 27
  • Jenis kelamin: Pria
  • Menimba ilmu dan menjalin silaturrahim :)
    • Lihat Profil
Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« pada: April 16, 2010, 12:37:05 am »

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, kawan-kawan Dudungers :)

Telah begitu banyak contoh bentrokan yang melibatkan kekerasan antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satu yang "paling dahsyat" dan menimbulkan korban adalah peristiwa bentrokan di Tanjung Priok dan Koja, Rabu kemarin (14/04). Korban meninggal dunia jatuh dari kedua pihak. Namun jika dirunut ke belakang, kekerasan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP telah terjadi sejak lama.



Sejak berdirinya pada 60 tahun lalu (pertama kali dibentuk pada 3 Maret 1950), Satpol PP dikenal sebagai sebuah lembaga yang bagaikan hantu penebar kekerasan. Kehadirannya hampir selalu disertai dengan kekerasan yang berdalih penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. "Satpol PP justru hadir sebagai aktor utama yang menghadirkan kekerasan di perkotaan. Wajah Satpol PP didominasi praktek kekerasan terhadap kaum miskin perkotaan dan kaum informal lainnya," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat dalam pers rilis yang dikeluarkan menyambut HUT Satpol PP tahun ini.  LBH Jakarta juga mencatat bahwa setiap tahun selalu ada korban meninggal dunia dalam aksi eksekusi yang dilakukan Satpol PP. "Berdasarkan survei kami ke anak-anak jalanan, hampir semua pernah mendapat tindak kekerasan dari Satpol PP," kata Nurkholis. Belum lagi dalam melakukan eksekusi Satpol PP sering kali melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Berdasarkan laporan yang masuk ke Komnas HAM pada 2008, Satpol PP adalah pelanggar HAM terbanyak.

Sebagaimana pendapat Jerome H. Skolnick (profesor hukum dari Berkeley University) dan James H. Fyfe (kriminolog dari Princeton University dan Direktur Pusat Pelatihan Kepolisian AS) dalam buku mereka Above the Law, kekerasan (dari polisi atau lembaga semacamnya) cenderung diarahkan kepada "kaum-kaum marjinal dan tidak kredibel". Secara kasat mata kita bisa melihat, bahwa "korban" kekerasan Satpol PP hampir selalu merupakan orang-orang pinggiran. Mulai dari pedagang buah di pasar yang ditendang dagangannya karena melanggar batas berjualan, sampai pada para korban penganiayaan yang berujung maut dalam peristiwa "penertiban" makam Mbah Priok.




Pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi dasar bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan represif yang sedemikian "ganas", dan seringkali arogan?

Satpol PP adalah perangkat daerah bertugas membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah yang diamanatkan Pasal 148 Jo Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 32/2004).
Pedoman teknis pelaksanaan Pasal tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (PP No 32 / 2004) sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. (Pasal 1 Angka 4)

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. (Pasal 1 Angka 5)


Dari kedua ketentuan di atas, kita dapat simpulkan bahwa Satpol PP merupakan:
- pelaksana tugas Kepala Daerah (Gubernur, Walikota atau Bupati)
- bertugas di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Kesimpulan ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan Satpol PP adalah perwujudan tindakan Pemerintah Daerah juga, karena itudalam hal pertanggungan jawab, selain Kepala Satpol PP, Pemerintah Daerah dan jajaran terkait turut bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil Satpol PP, khususnya bila itu terkait dengan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Tugas Satpol PP


Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Pasal 3), yang terbagi menjadi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
(Pasal 4)

Untuk mendukung tugasnya, Pasal 5 PP No 32/2004 memberi wewenang Satpol PP untuk:

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 tersebut, maka Satpol PP mempunyai keleluasaan untuk bertindak atas nama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, bahkan bila perlu menggunakan upaya represif non yustisial, dan parahnya, tidak ada batasan tegas tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya.

Batasan formil memang telah ditentukan dalam Pasal 7, yaitu dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Namun pada kenyataannya, batasan norma hukum, agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya seakan diterabas dengan dalih pemeliharaan ketertiban, penegakan perda dan pelaksanaan keputusan Kepala Daerah. Dan seakan memberikan pembenaran dan pembiaran, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Satpol PP jarang terlihat mengambil tindakan tegas pada oknum Satpol PP yang melanggar norma-norma dalam upaya represif mereka. Kekerasan yang terjadi dianggap sebagai sebuah alat pembantu melancarkan tugas. Akhirnya, seakan menjadi pemandangan umum, dimana ada penggusuran, razia penyakit masyarakat dan sebagainya, Satpol PP pasti ada di barisan depan dengan kegarangannya.



Pertanyaan selanjutnya melintas di benakku, pelatihan apa sih yang diberikan kepada mereka sehingga seakan-akan kekejaman mereka melebihi para anggota kesatuan militer? Wawancara pribadiku dengan seorang pensiunan Kepala Satpol PP mengungkap bahwa para calon anggota Satpol PP memang dilatih secara militer. Biasanya bekerjasama dengan Kepolisian Daerah setempat, khususnya satuan Brimob. Mereka ditempa dengan pelatihan (yang menurut sumberku umumnya berlangsung selama 10 hari) dengan materi praktis seputar tindakan-tindakan yang harus dilakukan menyangkut tugas dan fungsi mereka, termasuk tindakan represif non yudisial yang di antaranya adalah penanganan huru-hara.

Dengan tanpa bermaksud mendiskreditkan, namun dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau PNS berpangkat Pengatur muda (IIa) dan minimnya pembekalan materi "akademis", maka seleksi dan pelatihan selama 10 hari itu hanya bagaikan seleksi dan pelatihan fisik singkat. Hasilnya, sebagian besar Satpol PP yang dibaretkan (istilah mereka untuk pelantikan) tak ubahnya bagaikan robot penjaga saja. Siap siaga secara fisik tanpa disertai kesiapan logika untuk menganalisis suatu keadaan sehingga "pemeliharaan" ketertiban, maupun penegakan perda dan keputusan Kepala Daerah yang seharusnya dapat dilakukan tanpa kekerasan malah hampir selalu berujung pada kekerasan.



Pertanyaan selanjutnya adalah langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk menghadapi masalah ini? Menghapus Pasal 148 Jo Pasal 149 UU No 32/2004. beserta PP No 32/2004 yang berarti juga menghapus keberadaan Satpol PP, atau merombak kedua dasar hukum tersebut dan "memodifikasi" Satpol PP menjadi sebuah satuan penegak hukum yang lebih bersahabat dengan masyarakat?

Menurutku, pembubaran Satpol PP akan mengundang masalah sosial baru. Satpol PP adalah sebuah unit tugas di bawah Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan. Pembubaran Satpol PP membawa konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan tempat baru bagi para PNS Satpol PP di unit-unit kerja yang tersedia di lingkungan Pemda tersebut. Akan mudah bagi para petinggi Satpol PP. Tapi bagaimana dengan para "kroco" Satpol PP yang jumlahnya bisa mencapai ratusan orang dalam suatu daerah? Jika pun mereka "ditampung" dalam unit kerja lain, bukankah malah akan terjadi inefisiensi? Ujung-ujungnya bila Pemerintah Daerah tidak menginginkan inefisiensi tersebut, maka para "kroco" Satpol PP itu pun "dipensiunkan". Setelah dipensiunkan, karena bekal mereka hanya keterampilan fisik yang sangar, maka mereka bagaikan ronin di masa samurai Jepang, menjadi preman di sana-sini. Ini merupakan potensi masalah yang dapat meresahkan masyarakat.

Cara terbaik menurutku adalah mengubah kewenangan Satpol PP yang tercantum dalam Pasal 148 Jo Pasal 149 UU no 32/ 2004 dan Pasal 5 Huruf a dan c PP no 32/2004. Pangkas kewenangan mereka untuk melakukan tindakan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jadikan mereka sebagi suatu lembaga pengawas bukan penindak. Kalaupun ada kewenangan represif maka harus ditentukan secara jelas batasan-batasan tindakan represif tersebut, sehingga diharapkan tidak akan ada lagi kekerasan yang terlegitimasi oleh dalih menegakkan perda atau keputusan Kepala Daerah.



Bagaimana pendapat anda?



16 April 2010, dari berbagai sumber.

d4vid_r5

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 4.926
  • Reputasi: 40
  • Jenis kelamin: Pria
  • Dreaming...
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #1 pada: April 16, 2010, 08:40:48 am »
wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh

perlu lah... sapa lagi yang mau nertibkan orang jualan di romadhon, pedagang liar di pinggir jalan, dsb. kalo bukan satpol pp? kalo ntar yang bergerak fpi atau yang sejenisnya, pasti langsung disorak ama yang ga suka organisasi seperti itu. ya ujung2nya islam lagi yang disalahin

sai

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 5.929
  • Reputasi: 68
  • Jenis kelamin: Pria
  • matahari pertama
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #2 pada: April 16, 2010, 09:58:08 am »
Untuk mendukung tugasnya, Pasal 5 PP No 32/2004 memberi wewenang Satpol PP untuk:

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

dari sini saja sudah keliru.

tugas-tugas diatas, pada pelaksanaan nya rawan berakibat chaos, seperti kebanyakan kejadian-kejadian yang ada.
sementara, satpol PP sendiri tidak dibekali pengetahuan untuk menangani hal-hal kayak gitu.

malah dari kejadian tanjung priok kemaren saja, satpol PP sudah kalah secara mental.

pertama -- pihak 'musuh', bertahan dengan jihad (mati, masuk surga) mental mereka jelas menang disini. satpol PP menyerang karena tugas (mati, kasian istri).

kedua -- satpol PP tidak menguasai medan. diberi info bahwa medan seluas 1000m2, faktanya 5000m2.

ketiga -- strategi perang yang payah. dateng ke medan subuh sekitar pukul 5. 'Pertempuran' baru dimulai pukul 11. sementara mereka sudah kelaperan, jatah makan baru dateng pukul 13. dan tanpa backup.


jadi Saya pikir solusi cuma ada dua, kalo satpol PP harus tetep ada, harus ada perubahan internal. satpol PP harus diberi pelatihan layaknya militer.
kedua, bubarkan. gantikan tugas oleh polisi atau TNI.

sai

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 5.929
  • Reputasi: 68
  • Jenis kelamin: Pria
  • matahari pertama
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #3 pada: April 16, 2010, 11:05:40 am »

calon_akhwat

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 4.737
  • Reputasi: 56
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #4 pada: April 16, 2010, 01:00:44 pm »
tadi di TV ada wawancara sama anggota dewan komisi A. Namanya bu siapa gitu (maaf lupa). kata beliau, waktu kejadian kemarin, beliau dipukuli oleh satpol PP padahal jelas2 pakai pin anggota dewan dan sudah teriak2 kalau dirinya itu anggota dewan. Untungnya beliau diselamatkan sama dua anak muda. nah yang kasihan, salah satu temannya (yang anggota dewan juga tapi bapak2) digebuki terus ditendangi sama satpol PP.

de_mam

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 645
  • Reputasi: 20
  • Jenis kelamin: Pria
  • Berharap jihad Senantiasa Terpatri..
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #5 pada: April 23, 2010, 01:44:51 pm »
kasihan satpol PP
di satu sisi harus siap di perintah atasan apapun perintahnya
di sisi lain kadang2 harus di musuhi masyarakat krn tindakan represifnya
udah bayaran pas pasan, status bukan pns alias cuma kontrak..

intinya perlu ada reformasi kebijakan terkait satpol PP, soalnya menurutku masih perlu
ada satpol PP, karena ada beberapa hal yg gak bisa di lakukan POLISI atau aparat lainnya
yang bisa di lakukan satpol PP



Oshin Syalala

  • Sr. Member
  • ****
  • Tulisan: 352
  • Reputasi: 24
  • Jenis kelamin: Wanita
  • Wanna be a strongger woman....
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #6 pada: April 23, 2010, 03:45:06 pm »
karena ada beberapa hal yg gak bisa di lakukan POLISI atau aparat lainnya
yang bisa di lakukan satpol PP
Contohnya gimana mas?

drai

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 1.604
  • Reputasi: 7
  • "masih selalu bahagia"
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #7 pada: April 23, 2010, 04:30:18 pm »
serba salah

bukan_malaikat

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 885
  • Reputasi: 27
  • Jenis kelamin: Pria
  • Menimba ilmu dan menjalin silaturrahim :)
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #8 pada: April 23, 2010, 10:52:44 pm »
kasihan satpol PP
di satu sisi harus siap di perintah atasan apapun perintahnya
di sisi lain kadang2 harus di musuhi masyarakat krn tindakan represifnya
udah bayaran pas pasan, status bukan pns alias cuma kontrak..

Maaf, mas. Status Satpol PP adalah resminya adalah PNS. Karena persyaratan untuk menjadi Satpol PP sendiri adalah berpendidikan minimal SMU atau PNS dengan pangkat minimal IIA.
Kalaupun ada anggota Satpol PP yang belum menjadi PNS (Honorer) justru itu perlu dipertanyakan.
(Berdasarkan wawancara pribadi dengan seorang Mantan Kepala Satpol PP di sebuah Kabupaten di Jawa Tengah)


intinya perlu ada reformasi kebijakan terkait satpol PP, soalnya menurutku masih perlu
ada satpol PP, karena ada beberapa hal yg gak bisa di lakukan POLISI atau aparat lainnya
yang bisa di lakukan satpol PP


Setuju untuk yang di-bold. Tapi untuk yang digarisbawahi, tolong dijelaskan contohnya.

drai

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 1.604
  • Reputasi: 7
  • "masih selalu bahagia"
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #9 pada: April 25, 2010, 09:08:43 am »
adanya sat pol PP dulu salah satunya untuk membersihkan jalur hijau dan fasilitas umum dari pedangang kaki lima, dalam konteks ini dibenarkan karena mengganggu ketertiban fasilitas umum. Dan dengan akan dibubarkannya sat pol PP, maka pedagang kaki lima akan semakin menjamur lagi menggunakan tempat yang tidak seharusnya dipakai untuk berjualan untuk berjualan. Kota yang kotor dan semwrawut akan muncul lagi belum masalah lain yang akan timbul.

jadi di sini kemunculan sat pol PP bukan tanpa sebab, coba kalo dari dulu masyarakat kita mau disiplin, tertib dan patuh pada peraturan tentu tidak akan ada sat pol PP.

.::senyum chandra::.

  • from djogdja with love...
  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 1.610
  • Reputasi: 11
  • Jenis kelamin: Wanita
  • wong djogdja ^^
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #10 pada: April 25, 2010, 09:16:06 pm »
secara arti kata,
pamong : pengayom, pelindung.
praja : negara, kota, kerajaan.

semenjak tragedi makam mbah priok, cara satpol pp utk menertibkan sudah lebih baik.
tidak lagi dengan kekerasan, tp dengan himbauan.
mungkin dgn himbauan bisa mengurangi korban, dan memperbaiki citra satpol pp.
tp yg dikhawatirkan adalah, melihat kondisi sekarang yg cenderung pada ngeyel
nantinya justru mereka malah meremehkan satpol pp dan mengganggu ketertiban.

angela

  • Sr. Member
  • ****
  • Tulisan: 447
  • Reputasi: 3
  • Jenis kelamin: Wanita
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #11 pada: April 26, 2010, 05:57:11 am »
Sangat diperlukan adanya satpol pp.
Klu satpol pp menggusur pedagang kaki lima, itu ma bukan salah satpol pp, mrka hnya melaksanakan tugas dari atasan, trsus itu pedagang kaki lima klu make tmpt yang bukan milik dia, udah gitu jorok, ngrusak pemandangan, ya lebih baik di gusur, lha wong di suruh pindah gk mau, ibarat nya maling di usir baik2 gak mau, di usir kasar ngamuk.
Klu mslh tanjung priuk ya jgn salahin satpol pp doang, tapi massa nya jg gk tahu aturan demo kok,,,
Malah yang nginjek2 orang pingsan dlm tawuran bukan dari satpol pp, melainkan massa yang nginjek2, yang mukul, yang nglempar batu satpol pp pingsan.

JinKura2

  • Sr. Member
  • ****
  • Tulisan: 301
  • Reputasi: 11
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #12 pada: Juli 04, 2010, 04:52:10 am »

jadi Saya pikir solusi cuma ada dua, kalo satpol PP harus tetep ada, harus ada perubahan internal. satpol PP harus diberi pelatihan layaknya militer.
kedua, bubarkan. gantikan tugas oleh polisi atau TNI.

bahaya skali klo Satpol PP diberi pelatihan seperti militer. cukup TNI-Polri saja yang mendapatkannya biar tidak ada lagi aktivitas2 para-militer seperti dulu (meskipun skg msh "diberdayakan"). Cukup perubahan internaal dengan merevisi tugas Satpol PP. Hmm..Klo tugasnya terkait penegakkan hukum, pas sekali bila dilakukan oleh Polri. Klo oleh TNI berarti melanggar kodrat mereka. Biarkan TNI "hidup tenang" di barak.

Terkait  soal perintah atasan yang banyak disebut, memang di Indonesia salah kaprah. Bawahan seringkali tidak patuh terhadap negara. Kepatuhannya malah pada atasan. Ini yaang harus diubah, mental feodal yang patuh dengan membabi-buta kepada atasan dan ujung2nya bisa melahirkan fasisme ^^

d4vid_r5

  • Moderators
  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 4.926
  • Reputasi: 40
  • Jenis kelamin: Pria
  • Dreaming...
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #13 pada: Juli 06, 2010, 10:11:08 am »
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) boleh menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satpol PP.

"Ini sebagai tindak lanjut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Saut Situmorang, di kantornya Senin (05/07). Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Permendagri Nomor 26 Tahun 2010 senjata api yang dimaksud adalah senjata gas air mata berbentuk pistol/revolver/ senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas, atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan aliran listrik.

Menurut penjelasan Saut, tidak semua anggota Satpol PP yang bisa membawa dan menggunakan senjata api tersebut. Hanya dibatasi pada kepala satuan, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, kepala pleton, dan kepala regu. Selain itu, anggota Satpol PP yang melaksanakan tugas operasional juga dapat menggunakan senjata itu. Namun, jumlah yang bisa menggunakan paling banyak sepertiga dari jumlah anggota Satpol PP di daerah tersebut.

Untuk bisa membawa dan menggunakan senjata api, Anggota Satpol PP harus mendapatkan izin penggunaan dari Polri. Mekanisme perolehan izin di tingkat provinsi, gubernur mengajukan permohonan izin pengadaan/pemilikan senjata api bagi Satpol PP provinsi kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelejen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kapolda setempat dan persetujuan dari Dirjen Pemerintahan Umum atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sedangkan ditingkat kabupaten dan kota, prosedurnya hampir sama, namun persetujuan yang dibutuhkan hanya berasal dari gubernur.

Red: Agus Husni
Rep: kim
ea ea ea . . . .

tambah sip ae...

LAVI

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 2.262
  • Reputasi: 23
  • Jenis kelamin: Pria
  • However She is Still an Adolescent Child
    • Lihat Profil
Re: Satuan Polisi Pamong Praja: Perlu atau tidak?
« Jawab #14 pada: Juli 06, 2010, 11:02:26 am »

jadi Saya pikir solusi cuma ada dua, kalo satpol PP harus tetep ada, harus ada perubahan internal. satpol PP harus diberi pelatihan layaknya militer.
kedua, bubarkan. gantikan tugas oleh polisi atau TNI.

bahaya skali klo Satpol PP diberi pelatihan seperti militer. cukup TNI-Polri saja yang mendapatkannya biar tidak ada lagi aktivitas2 para-militer seperti dulu (meskipun skg msh "diberdayakan"). Cukup perubahan internaal dengan merevisi tugas Satpol PP. Hmm..Klo tugasnya terkait penegakkan hukum, pas sekali bila dilakukan oleh Polri. Klo oleh TNI berarti melanggar kodrat mereka. Biarkan TNI "hidup tenang" di barak.

Terkait  soal perintah atasan yang banyak disebut, memang di Indonesia salah kaprah. Bawahan seringkali tidak patuh terhadap negara. Kepatuhannya malah pada atasan. Ini yaang harus diubah, mental feodal yang patuh dengan membabi-buta kepada atasan dan ujung2nya bisa melahirkan fasisme ^^
gue sih setuju aja dikasih pelatihan militer (jangan bayangkan pelatihn militer itui dikasih senjata macam SS-1 ato RPG) tapi disiplin militer, bagaimana menjaga kedisiplinan di lapangan, bagaimana memperlakukan warga sipil, doktrin operasional yang benar, penanaman masalah kode etik operasional Satpol PP, bagaimana menyikapi setiap perubahan di lapangan.....jadi bukan melulu di ajarin bertarung ato ngegebukin orang...tolong jangan disamaratakan dengan yang itu...ini porsinya berbeda..